Jambi, 15 Desember 2025 – elangnusantara.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi turut ambil bagian dalam aksi mimbar bebas yang dipelopori oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan gerbang Kantor Gubernur Jambi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sekaligus Hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam orasinya, Ketua Komisariat PMII UIN STS Jambi, Ahmad Khotib Lubis, menegaskan bahwa peringatan Hari Anti Korupsi seharusnya menjadi momentum refleksi dan evaluasi serius terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi. Ia menyoroti penetapan Provinsi Jambi sebagai zona hijau tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya justru menimbulkan pertanyaan besar.
“Jika melihat data dan fakta di lapangan, masih banyak pejabat daerah, baik kepala daerah maupun kepala dinas, yang terindikasi terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Penetapan zona hijau ini patut dipertanyakan dan tidak boleh meninabobokan publik,” tegas Ahmad Khotib Lubis dalam orasinya.
Selain isu korupsi, Ahmad Khotib Lubis juga menyinggung persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih marak terjadi di Provinsi Jambi. Ia menilai bahwa hingga hari ini negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti kasus kekerasan HAM terhadap seorang bocah berusia 5 tahun berinisial KY, yang hingga kini belum menemukan titik terang terkait pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang dialaminya. Menurutnya, kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak data kekerasan HAM yang terjadi di Provinsi Jambi dan belum terselesaikan secara tuntas.
“Kasus KY adalah bukti nyata bahwa kekerasan HAM masih terjadi di Jambi dan penegakan hukum masih lemah. Ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum,” lanjutnya.
Di akhir orasinya, Ahmad Khotib Lubis berharap agar mimbar bebas yang digelar oleh PKC PMII Jambi tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial atau formalitas belaka. Ia menegaskan bahwa kader PMII, khususnya jajaran Pengurus Koordinator Cabang PMII Jambi, harus mampu mendorong aksi nyata dan langkah konkret dalam mengawal isu korupsi dan penegakan HAM di Provinsi Jambi.
“Kami tidak ingin mimbar bebas ini hanya menjadi rutinitas tahunan. Yang kami harapkan adalah aksi nyata dan keberpihakan yang jelas dari kader PMII untuk terus mengawal keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya.
