Jambi, 1 September 2026 – elangnusantara.com – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bahwa target penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bergantung pada rakyat Indonesia menuai kritik keras dari Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Jambi, Irwanda Nauufal Idris.
Irwanda menilai pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan karhutla yang sesungguhnya memiliki akar masalah jauh lebih kompleks, terutama terkait tata kelola kawasan gambut dan pengelolaan air.
“Jangan setiap kali hutan terbakar, rakyat yang diminta gotong royong. Negara jangan hanya hadir membawa ember ketika api sudah membesar. Yang harus dibenahi adalah sumber masalahnya,” tegas Irwanda.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengevaluasi tata kelola kawasan gambut, termasuk dugaan penguasaan atau monopoli sumber daya air oleh perusahaan di sekitar kawasan gambut.
“Kalau gambut dikeringkan, airnya siapa yang mengatur? Kalau sumber air di sekitar kawasan gambut dikuasai perusahaan, lalu ketika gambut kering dan terbakar rakyat yang disuruh bertanggung jawab, ini logika macam apa?” katanya.
Irwanda menilai pemerintah seharusnya tidak hanya sibuk mengerahkan personel dan helikopter ketika api sudah membesar. Pencegahan harus dimulai dari pengawasan tata air, izin pengelolaan lahan, kepatuhan perusahaan, hingga penegakan hukum.
Ia bahkan menilai pernyataan Menhan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup dipandang dari perspektif pengerahan kekuatan dan pemadaman.
“Saya pikir Menhan perlu melihat persoalan karhutla lebih dalam. Ini bukan sekadar persoalan siapa yang memadamkan api. Ini persoalan kebijakan, tata ruang, tata air, korporasi dan keberanian negara menegakkan aturan,” ujar Irwanda.
Sorotan Irwanda kemudian diarahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto tidak ragu mengevaluasi menteri yang dinilai tidak mampu menjawab keresahan publik terkait persoalan kehutanan dan lingkungan.
“Kalau Presiden mengatakan sawit adalah pohon, maka kita ingin melihat konsistensi pemerintah dalam menjaga hutan, gambut dan lingkungan. Jangan sampai kebijakan kehutanan justru semakin membuat masyarakat resah,” katanya.
Dengan nada satire, Irwanda menyindir pejabat yang menurutnya lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Rakyat tidak butuh pejabat yang pintar menjilat. Rakyat butuh pejabat yang berani bekerja dan berani mengatakan yang benar kepada atasannya. Hutan tidak bisa diselamatkan dengan tepuk tangan, pujian, apalagi pencitraan,” tegasnya.
Irwanda menambahkan, Presiden harus berani mengevaluasi jajaran kabinet apabila kebijakan dan kinerja kementerian tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat dan agenda penyelamatan lingkungan.
“Kalau menteri sudah lebih sibuk dengan narasi daripada solusi, ya untuk apa dipertahankan? Presiden punya hak prerogatif. Evaluasi, ganti kalau memang tidak mampu. Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.
Bagi Irwanda, karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla adalah cermin tata kelola negara.
“Jangan hanya mencari siapa yang membawa korek api. Cari juga siapa yang membuat hutan dan gambut begitu mudah terbakar,” tutupnya.
