Jambi, 13 Agustus 2026 – elangnusantara.com — Ratusan anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) DPD Provinsi Jambi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/8/2026). Aksi tersebut menjadi ruang bagi massa untuk menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.
Aksi yang berlangsung menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 itu mengangkat isu yang cukup tajam. Massa mempertanyakan makna kemerdekaan bagi masyarakat Jambi apabila masih terdapat persoalan ketimpangan, kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, serta dugaan kuatnya pengaruh kepentingan korporasi dan kelompok oligarki dalam berbagai sektor.
Koordinator Lapangan GRIB Jambi, Adiansyah, dalam orasinya bahkan menyebut masyarakat Jambi belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.
“Rakyat Jambi belum merdeka dari kapitalisme, oligarki dan korporasi yang semakin merajalela. Gubernur Jambi diam dan bungkam. Kenapa Gubernur Jambi, Polda dan Kejaksaan diam? Kalau ada dugaan pelanggaran, jangan biarkan menjadi ruang gelap. Tangkap dan periksa siapa pun yang memang terbukti terlibat,” tegas Adiansyah dalam orasinya.
Menurut GRIB Jambi, berbagai persoalan yang muncul di daerah tidak seharusnya dibiarkan menjadi polemik tanpa penjelasan. Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum membuka ruang pemeriksaan serta memastikan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dalam aksi tersebut, GRIB Jambi juga menyoroti pembangunan Provinsi Jambi selama hampir enam tahun pemerintahan Al Haris.
Massa menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya berbagai proyek fisik. Menurut mereka, pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, kualitas pekerjaan, keterbukaan anggaran, serta pertanggungjawaban apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai etalase kekuasaan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kalau proyek bermasalah, bongkar. Kalau ada indikasi penyimpangan, periksa. Jangan rakyat hanya disuguhi bangunan sementara pertanyaan tentang anggaran dan kualitas pembangunan tidak pernah mendapatkan jawaban yang terang,” ujar Adiansyah.
Kritik massa juga diarahkan terhadap potensi penggunaan kekuasaan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. GRIB Jambi meminta pemerintah daerah memastikan kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan korporasi maupun kelompok yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam orasinya, GRIB Jambi melontarkan penilaian politik yang sangat keras terhadap Gubernur Al Haris.
Massa menyebut kepemimpinan Al Haris sebagai salah satu kepemimpinan yang paling mengecewakan dalam sejarah pemerintahan Provinsi Jambi.
Pernyataan tersebut merupakan kritik politik dari massa aksi dan menjadi bagian dari aspirasi yang mereka sampaikan di hadapan Kantor Gubernur Jambi.
Namun, berbagai tudingan dan penilaian yang disampaikan dalam aksi tersebut tetap merupakan aspirasi serta pernyataan massa aksi yang perlu diuji berdasarkan fakta dan mekanisme hukum. Setiap dugaan pelanggaran maupun penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
GRIB Jambi menegaskan aksi pada Kamis hari ini bukan merupakan aksi terakhir.
Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi jilid kedua dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Kami akan kembali turun aksi dalam jilid kedua dengan massa berkali-kali lipat. Ini aspirasi masyarakat Jambi. Kalau suara rakyat terus diabaikan, kami akan kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar,” tegas Koordinator Lapangan.
GRIB Jambi menyebut aksi lanjutan nantinya akan menjadi momentum untuk memperluas konsolidasi dengan masyarakat dan kelompok-kelompok yang memiliki keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Jambi.
Pesan yang dibawa massa dalam aksi tersebut cukup jelas: kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni setiap bulan Agustus. Pemerintahan harus berpihak kepada rakyat, pengelolaan anggaran harus transparan, pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Di depan Kantor Gubernur Jambi, GRIB Jambi kembali menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah: apabila seluruh kebijakan telah dijalankan secara benar dan sesuai aturan, maka pemerintah dinilai perlu membuka data, menjelaskan kebijakan, serta memberikan jawaban kepada masyarakat secara terbuka.
