Jambi, 16 September 2025 — Redaksi elangnusantara.com kembali menelusuri perkembangan laporan dugaan mega korupsi proyek optimalisasi lahan (OPLAH) tahun 2024 yang sebelumnya mengguncang Jambi pada 26 Juli 2025. Kala itu, publik sempat menaruh harapan besar ketika Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, merespons cepat laporan investigatif Perkumpulan Elang Nusantara—namun hingga hari ini, janji tindak lanjut itu masih nihil hasil.
Pada pagi hari 26 Juli 2025, tim investigasi Elang Nusantara resmi mengirimkan data lapangan dan artikel investigatif berjudul “Dugaan Mega Korupsi OPLAH 2024 Menguak: Kontraktor Swasta Diduga ‘Main Sabun’ dengan Pejabat Dinas Provinsi Jambi”. Temuan tersebut menyoroti indikasi kuat adanya kolusi sistematis yang melibatkan kontraktor dan oknum pejabat di lingkup dinas pertanian provinsi.
Tak berselang lama, Menteri Pertanian merespons melalui WhatsApp resminya:
“Selamat pagi, terima kasih untuk laporannya, seluruh laporan sudah kami teruskan ke bagian investigasi untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.”
Tim Elang Nusantara kala itu menyambut respons tersebut positif dan berharap investigasi dapat segera berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, harapan itu kini berubah menjadi tanda tanya besar.
Hingga memasuki September 2025—lebih dari satu bulan sejak komunikasi dengan Menteri Amran—tidak ada satu pun perkembangan signifikan yang dipublikasikan Kementan atau tim investigasinya. Bahkan, tim lapangan yang sempat dikabarkan turun ke Jambi beberapa bulan lalu juga tak memberikan laporan hasil kerja mereka.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang Nusantara, Risma Pasaribu, SH, mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya transparansi dari pihak Kementan.
“Beberapa minggu lalu saya juga mendapat balasan WhatsApp dari pihak Kementan. Namun hingga detik ini, kami tidak mengetahui perkembangan ataupun hasil tinjauan investigasi yang kabarnya sudah dilakukan di Jambi. Ini sangat disayangkan,” tegas Risma.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Jambi berhak mengetahui arah penanganan laporan yang menyangkut kepentingan ribuan petani dan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
Mandataris Aliansi Pemuda Pemerhati Jambi (APPJ), yang mewakili enam organisasi mahasiswa dan kepemudaan, juga menegaskan sikap kritis mereka.
“Dalam bulan ini, kami akan membuat laporan resmi kepada Gakkum Kementan, lengkap dengan bukti-bukti lapangan. Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Ini soal keadilan bagi petani dan integritas anggaran negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa publik tidak akan diam menunggu tanpa kejelasan.
Fakta bahwa Menteri Pertanian merespons cepat laporan Elang Nusantara awalnya memberi harapan. Namun kini, tanpa adanya hasil nyata, respons itu tampak hanya berhenti sebagai formalitas komunikasi, bukan langkah konkret penegakan integritas.
Redaksi Elang Nusantara menilai:
• Tidak adanya laporan perkembangan dari tim investigasi Kementan
• Tidak adanya transparansi hasil pemeriksaan terhadap pejabat dinas provinsi
• Tidak adanya rekomendasi atau tindak administrasi setelah lebih dari sebulan
• Tidak adanya keterlibatan KPK atau APH lain secara terbuka
menjadi indikator bahwa komitmen pemberantasan korupsi di tubuh Kementan masih lemah dan terkesan tidak serius.
Dugaan mega korupsi OPLAH 2024 berpotensi menjadi skandal terbesar dalam dunia pertanian Indonesia tahun ini. Kerugian yang menyasar langsung hak petani Jambi adalah pukulan besar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan tata kelola anggaran sektor pertanian.
Kini, mata publik tertuju pada:
• Keberanian Kementan untuk membuka hasil investigasi
• Ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak dugaan kolusi
• Komitmen lembaga antikorupsi untuk mengawal skandal ini hingga tuntas
Tanpa langkah nyata, respons Menteri Amran pada Juli lalu akan tercatat bukan sebagai bukti kepedulian—melainkan hanya sekadar balasan pesan tanpa tindak lanjut.
Bersambung…
