Kerinci, elangnusantara.com – Ketegangan antara masyarakat Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, dengan pihak pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci Merangin kembali mencuat ke permukaan. Sejak 28 September 2024, masyarakat telah menyampaikan surat resmi berisi tujuh poin tuntutan kepada manajemen proyek yang dijalankan oleh PT Bukaka Teknik Utama, perusahaan milik mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Namun hingga kini, respons konkret dari perusahaan masih nihil. Dikutip dari laman resmi media online jambisatu.id
Surat tersebut bukan sembarang keluhan. Ia lahir dari hasil musyawarah kolektif seluruh elemen masyarakat: tokoh adat, pemuda, ibu-ibu PKK, hingga kepala keluarga terdampak langsung. Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan proyek skala besar ini.
Tujuh Tuntutan yang Diabaikan: Potret Ketidakadilan di Tengah Megaproyek
1. Tenaga Kerja Lokal Dikesampingkan
Masyarakat menilai PT KMH tidak mengindahkan prinsip keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Proyek justru didominasi pekerja dari luar daerah. Sementara itu, warga Muara Hemat hanya menjadi penonton di tengah tanahnya sendiri.
2. Krisis Air Bersih Akibat Aktivitas Proyek
Aktivitas pembangunan mengakibatkan terganggunya akses air bersih. Sungai-sungai kecil yang dulunya menjadi sumber utama kebutuhan harian kini tercemar dan menyusut. Warga menuntut penyediaan infrastruktur air bersih yang layak.
3. Retaknya Rumah Warga, Sunyinya Tanggung Jawab Perusahaan
Getaran dari alat berat proyek menyebabkan kerusakan fisik pada rumah-rumah warga. Retakan di dinding hingga fondasi menjadi bukti nyata, namun kompensasi ataupun pengakuan dari pihak perusahaan belum pernah hadir.
4. Tuntutan Listrik Gratis bagi Warga Terdampak
Ironis, di tengah proyek pembangkit listrik, warga justru harus membayar tarif listrik seperti biasa. Warga menuntut listrik gratis sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan yang mereka alami.
5. Ancaman Bendungan: Bom Waktu di Tengah Pemukiman
Kekhawatiran warga tak main-main. Keberadaan bendungan raksasa yang dibangun di hulu menjadi ancaman laten. Mereka khawatir akan potensi jebolnya bendungan yang dapat mengakibatkan bencana besar, termasuk mengancam nyawa ribuan jiwa di Desa Muara Hemat dan Dusun Serfih.
6. Hilangnya Mata Pencaharian Tradisional
Sungai yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, terutama bagi para nelayan dan petani sungai, kini telah dialihkan. Aktivitas mencari ikan menjadi mustahil. Masyarakat menuntut kompensasi langsung bagi setiap kepala keluarga yang kehilangan penghasilan.
7. Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu: Bentuk Nyata Tanggung Jawab Sosial
Masyarakat menilai bahwa proyek sebesar ini harus memiliki kontribusi sosial yang nyata. Salah satunya adalah dengan menyediakan beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa tersebut.
Menurut warga, hingga hari ini tidak ada satu pun tuntutan yang direspons dengan baik. “Rumah kami retak, sungai mengering, dan suara kami tidak didengar,” ungkap seorang ibu rumah tangga dengan nada getir.
Sebagian besar warga merasa perusahaan hanya fokus pada target proyek dan keuntungan, tanpa peduli pada konsekuensi sosial dan ekologis yang mereka tinggalkan. Apalagi, proyek ini berjalan di atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari ruang hidup warga.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan yang menyingkirkan dan melukai rakyat, adalah pengkhianatan atas nama kemajuan. Kami butuh solusi nyata, bukan janji-janji kosong.” Ucap tokoh masyarakat
Kondisi yang dihadapi warga Muara Hemat adalah cerminan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi besar dan komunitas lokal. Proyek-proyek infrastruktur kerap hadir dengan narasi pembangunan dan kesejahteraan, namun realitas di lapangan justru berujung pada penggusuran hak-hak dasar masyarakat.
PLTA Kerinci bukan hanya soal listrik, tapi juga soal keadilan sosial. Ketika tanah, air, dan lingkungan berubah fungsi demi kepentingan nasional atau swasta, maka kehadiran negara dan korporasi semestinya tidak membungkam jeritan warga yang terdampak.
Namun yang terjadi adalah sebaliknya: suara rakyat diabaikan, kerusakan lingkungan dinormalisasi, dan mekanisme akuntabilitas nyaris tak terlihat.
Jika PT Bukaka dan PLTA Kerinci terus menutup mata dan telinga terhadap tuntutan warga, maka konflik sosial hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Masyarakat telah mengirim surat, bersuara dalam musyawarah, namun belum juga mendapat keadilan. Apakah mereka harus turun ke jalan agar didengar?
Tim investigasi elangnusantara.com akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak masyarakat Muara Hemat diakui dan dipenuhi.
Sumber: https://jambisatu.id/berita/2901/plta-kerinci-jusuf-kalla-warga-muara-hemat-tuntut-ganti-rugi-plta-kerinci/plta-kerinci
