Menu

Mode Gelap
Isu Jaringan PETI Batang Asai Memanas, Nama Uda Zainal dan Dugaan Beking Ikut Disebut DPD GRIB Jaya Provinsi Jambi Dukung Penanganan Sampah, Jalin Koordinasi dengan TPS 3R Jaya Abadi PMII Jambi Desak Kejelasan Hukum Kasus DAK Disdik, Soroti Nama Gubernur dalam Persidangan Ketua PWDPI Jambi & PMII Sarolangun Minta Pemerintah Tata Arah Kebijakan Sektor Pertambangan Rakyat Melalui Skema WPR IPR Yang Dianjurkan Negara! Bujang Diduga Jadi Dalang Pengoperasian Gudang Penimbunan Solar Subsidi di Jalan Nes Kabupaten Muaro Jambi Pengembang Terkenal di Kasang Pudak Berinisial F Diduga Menjadi Dalang Kasus Penyerobotan Tanah dan Jual Beli Ganda

Headline

Ketegangan Kian Memanas: Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Pertemuan DPRD dengan PT SAS

badge-check


					Ketegangan Kian Memanas: Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Pertemuan DPRD dengan PT SAS Perbesar

Jambi, 3 Oktober 2025 elangnusantara.com – Pertemuan mendadak antara pihak PT SAS, Ketua DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I DPRD Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, serta sejumlah warga dari Aur Kenali dan Mendalo Darat pada Jumat (03/10/2025) menuai sorotan dan kekecewaan dari masyarakat.

Informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut baru diberitahukan kepada masyarakat hanya dua jam sebelum pelaksanaan. Agenda yang disebut sebagai upaya mediasi antara PT SAS dan warga ini dianggap keluar dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama Gubernur Jambi. Tidak ada Surat undangan resmi dari DPRD Provinsi jambi kepada warga, ataupun Barisan Perjuangan Rakyat (BPR).

Dalam rekaman video yang beredar, tampak masyarakat menolak dilakukannya dialog. Mereka menyatakan kaget dengan adanya agenda pertemuan di luar jalur komunikasi yang telah disepakati. “Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Karena yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stokpile,” ujar Dlomiri

Warga menegaskan bahwa dialog formal sudah pernah difasilitasi Gubernur Jambi sebelumnya atas permintaan mereka, sehingga tidak perlu ada pertemuan serupa lagi. Menurut mereka, peran DPRD semestinya bukan memfasilitasi dialog, melainkan memberikan pernyataan sikap yang tegas menolak keberadaan stokpile PT SAS.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kepentingan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada motif lain di balik pelibatan pihak-pihak yang tidak relevan dengan persoalan utama.

“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stokpile PT SAS,” tegas Dlomiri.

Situasi ini semakin memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait rencana pembangunan stokpile yang dinilai meresahkan dan berpotensi berdampak pada lingkungan serta kehidupan warga sekitar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Isu Jaringan PETI Batang Asai Memanas, Nama Uda Zainal dan Dugaan Beking Ikut Disebut

15 Maret 2026 - 12:36 WIB

Ketua PWDPI Jambi & PMII Sarolangun Minta Pemerintah Tata Arah Kebijakan Sektor Pertambangan Rakyat Melalui Skema WPR IPR Yang Dianjurkan Negara!

8 Maret 2026 - 09:57 WIB

Antrean Mobil Pelangsir Mengular di SPBU 24.361.13 Lingkar Barat, Diduga Ada Pembiaran dan Praktik Monopoli BBM Bersubsidi

6 Maret 2026 - 03:10 WIB

Kasus Proyek DLH Lamtim, Ketum PWDPI Dorong KPK Turun Tangan, Dugaan Kendali Perusahaan Rekanan Jadi Sorotan

5 Maret 2026 - 12:58 WIB

Dugaan Selisih Rp46,4 Miliar, PWDPI Jambi Dorong Audit BPK dan SPI atas Pembelian Lahan PTPN IV Regional 4

5 Maret 2026 - 09:12 WIB

Trending di Headline