Armando (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi) – Fakultas Hukum UNJA – Kontestasi Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jambi kembali menyita perhatian. Namun, perhatian kali ini bukan pada adu gagasan, melainkan pada dugaan keterlibatan aktor eksternal kampus dalam proses pemilihan tersebut. Salah satu nama yang mencuat adalah Ansori, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil Tebo.
Mahasiswa dari berbagai angkatan mempertanyakan mengapa politisi aktif bisa punya kepentingan dalam pemilihan BEM—lembaga yang seharusnya menjadi representasi aspirasi mahasiswa, bukan kepanjangan tangan partai politik.
“Kalau benar ada intervensi, ini preseden buruk bagi demokrasi kampus. Independensi kita sebagai mahasiswa dipertaruhkan,” ujar Armando salah satu mahasiswa FH UNJA.
Secara ideal, mahasiswa adalah _agent of change_ dan _social control._ Ketika terlibat dalam politik praktis, apalagi dengan afiliasi langsung ke partai tertentu, mahasiswa kehilangan posisi netralnya sebagai penjaga moral publik. Di Fakultas Hukum, tempat di mana nilai keadilan dan etika profesi ditegakkan, hal ini menjadi ironi besar.
*“Jangan gadaikan Fakultas Hukum ke partai politik (PAN) atau siapa pun.”* Seruan ini mulai bergema di tengah mahasiswa, sebagai respons atas dugaan politisasi ruang mahasiswa oleh kekuatan eksternal. Kampus seharusnya menjadi tempat penguatan nalar kritis, bukan ladang investasi politik elektoral.
Keterlibatan pihak eksternal seperti anggota legislatif menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah ini bagian dari agenda jangka panjang partai politik dalam membentuk kader loyal sejak bangku kuliah?
Apakah suara mahasiswa masih murni, atau sudah dikalkulasi untuk kepentingan elektoral?
*Kampus harus tetap menjadi ruang bebas berpikir, bukan panggung politik partisan.* Otonomi kampus adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan. Kini saatnya mahasiswa FH UNJA berdiri menjaga marwah fakultas—agar tidak digadaikan kepada siapa pun, terlebih pada partai politik.
