KLHK Larang Pembangunan TPA Mulai 2030, Sementara Rencana TPA Regional untuk Kerinci dan Sungai Penuh Belum Jelas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa tidak akan ada proyek pembangunan baru untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada tahun 2030 mendatang. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan bahwa kepala daerah yang masih ingin memiliki TPA harus segera membangunnya sebelum 2030.
“Bapak-ibu (kepala daerah) kalau mau punya TPA harus buru-buru dibangun minta kepada PUPR, bangun sekarang atau daerahnya menganggarkan,” kata Vivien dalam diskusi kelompok terpumpun zero waste zero emission di Jakarta, Selasa.
Penghentian pembangunan TPA baru merupakan strategi nasional untuk mengurangi emisi gas metana dari sampah dan limbah, yang berdampak besar terhadap perubahan iklim. KLHK juga mengedepankan pendekatan landfill mining, yaitu penambangan kembali zona tidak aktif di TPA untuk mengatasi penumpukan sampah.
Sementara itu, di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi terus mendorong percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk mengatasi persoalan sampah di dua wilayah tersebut.
“Kita berharap TPA regional untuk dua wilayah itu segera terealisasi, pemerintah provinsi, Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah mendukung sehingga tidak ada alasan lagi untuk tertunda,” kata Sekda Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Jambi, Al Haris, telah menjembatani komunikasi dan koordinasi saat Kerinci dan Sungai Penuh masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Kini, setelah kepala daerah definitif dilantik, pembangunan TPA Regional dianggap harus segera dilakukan.
Di lain pernyataan, Zikri Ramadan Aktivis mahasiswa Universitas Jambi asal Sungai Penuh sangat kecewa dengan proses realisasi pembangun TPA Regional Kerinci Sungai Penuh oleh Pemprov Jambi yang terkesan tidak serius.
“Heran saja, sejak awal menjabat gubernur Al Haris setiap datang ke Kerinci atau Sungai Penuh selalu berbicara TPA Regional sebagai solusi persoalan sampah, namun hingga saat ini belum jelas arah pembangunannya dengan seribu macam alibi,” ujar Zikri.
Dirinya khawatir TPA Regional hanya dijadikan bahan ketika kampanye saja untuk mendapatkan simpati masyarakat ditengah persoalan yang seharusnya segera diselesaikan.
“Setelah tahun 2030 sudah tidak bisa bangun TPA, apakah Pemerintah menunggu itu? Kalau memang serius harus segera lah direalisasikan tanpa banyak alasan yang berubah-ubah,” tutupnya.
