Jambi, 17 Januari 2026 – Boemimelayu.id – Pertemuan Orang Rimba Bukit 12, Provinsi Jambi, yang digelar di Perkumpulan Hijau, menjadi ruang langka bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk akhirnya terdengar. Di tempat itu, enam temenggung yaitu temenggung Mubar, Ngukir, Bagantung, Mangku, Ngandun dan temenggung Selamat serta Kepala Adat dan Muhammad sebagai Pendamping.
Di hadapan para pendamping dan awak media, para temenggung menggambarkan kehidupan Orang Rimba yang kini diliputi kecemasan. Hutan yang sejak leluhur menjadi ruang hidup, sumber pangan, dan identitas terus menyusut.
Alih fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan telah merampas ruang berburu, merusak keseimbangan alam, dan memutus mata rantai kehidupan mereka.
“Hutan kami semakin habis, tempat kami hidup semakin sempit,” ungkap salah satu temenggung dengan nada getir.
Kondisi tersebut memaksa Orang Rimba mencari jalan bertahan hidup di luar hutan. Mengumpulkan brondolan sawit di perkebunan dan keluar dari wilayah adat menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Namun langkah itu justru kerap memicu konflik dengan pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar. Dalam posisi serba terdesak, Orang Rimba kerap dipandang sebagai pelanggar, padahal mereka hanya berusaha menyambung hidup.
Para temenggung menegaskan, hutan yang kini tersisa sudah tidak lagi mampu menopang kehidupan. Flora dan fauna semakin langka, bahkan banyak yang punah. Situasi ini membuat Orang Rimba berada di persimpangan antara bertahan hidup atau kehilangan jati diri.
Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap negara unjuk hadir. Pemerintah diminta tidak hanya melihat Orang Rimba sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas ruang hidup yang aman dan damai.
Salah satu harapan terbesar yang disuarakan adalah pembentukan kampung adat bagi Orang Rimba. Bagi mereka, kampung adat bukan sekadar permukiman, melainkan bentuk pengakuan negara atas keberadaan, hukum adat, tradisi, serta identitas mereka sebagai masyarakat adat yang sah.
Selain persoalan ruang hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar juga menjadi luka panjang yang belum terobati. Hingga kini, akses jalan menuju wilayah Orang Rimba di Bukit 12 masih sangat terbatas. Untuk bersekolah dan berobat, mereka harus keluar dari hutan dengan segala keterbatasan dan risiko.
Ironisnya, para temenggung mengungkapkan bahwa Orang Rimba sebenarnya pernah berupaya membangun masa depan anak-anak mereka melalui pendidikan. Dengan swadaya masyarakat, mereka sempat mendirikan PAUD dan Sekolah Dasar sederhana di wilayah mereka. Namun keterbatasan guru membuat inisiatif tersebut perlahan mati. Sekolah yang dibangun dengan harapan besar itu kini tinggal cerita.
Mereka juga mengaku telah berulang kali berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Janji untuk mengirimkan tenaga pengajar pernah disampaikan. Namun hingga hari ini, janji tersebut tak kunjung terwujud. Tidak satu pun guru datang. Harapan kembali menggantung tanpa kepastian.
“Kami ingin anak cucu kami sekolah, kami ingin mereka pintar seperti orang luar,” tutur salah satu temenggung dengan mata berkaca-kaca.
Meski hidup dalam keterbatasan, asa itu belum sepenuhnya padam. Orang Rimba berharap negara membuka ruang pendidikan yang layak dan berpihak, agar generasi mereka kelak dapat hidup lebih baik tanpa harus tercerabut dari akar budaya dan adat istiadatnya.
Pertemuan yang juga dirangkai oleh Perkumpualan Hijau dengan wawancara oleh media Boemimelayu.id dan Cakapcuap ini menjadi pengingat bahwa di balik laju pembangunan dan ekspansi industri, masih ada masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hidup, martabat, dan masa depan mereka.
Kini, harapan itu disampaikan secara terbuka. Tinggal menunggu, apakah negara benar-benar akan mendengar.
