Menu

Mode Gelap
Waspada El Nino dan Puncak Kemarau 2026: Sekber PSDH Jambi Serukan Sinergi Penuh Untuk Mencegah Karhutla Warga RT 05 Rawasari Geruduk Kantor Lurah: Desak Walikota Maulana Untuk Evaluasi dan Berhentikan Ketua RT! Jejak Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Jambi Sebut Mantan Pelaku Ungkap Peran “Apek Bungo” dan Suhaimi Bupati Merangin M. Syukur Buka Bimtek SDM Diskominfo dan Dorong Insan Pers Adaptif di Era Digital Ketua DPD GRIB Jaya Jambi: Saatnya Aparat Penegak Hukum Periksa Dugaan Manipulasi Tata Kelola Izin Tambang di Jambi Lima Personel Polda Jambi Dipecat Terkait Kematian Brigadir EWS, Proses Pidana Tetap Berjalan

Headline

Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik!

badge-check


					Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik! Perbesar

Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik!

Jambi, 16 Mei 2025 – Program Optimasi Lahan yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian RI dan dijalankan di Provinsi Jambi pada tahun 2024 dengan nilai anggaran mencapai Rp68 miliar, kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, program ini justru menyisakan tanda tanya besar terkait efektivitas pelaksanaan dan dugaan penyimpangan anggaran.

Gubernur Jambi, Al Haris, dalam pernyataan resminya menyebut program ini sebagai bagian dari Gerakan Tanam Padi Sawah, yang bertujuan menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Target luas tanam sebesar 109.260 hektar ditetapkan, dengan strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, serta penguatan kelembagaan petani.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Meski anggaran besar telah digelontorkan, tidak terdapat peningkatan produktivitas padi yang signifikan. Bahkan, di sejumlah kabupaten seperti Kerinci, Sungai Penuh, dan Muaro Jambi, ditemukan berbagai kejanggalan pelaksanaan program.

Berbagai temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa program ini telah disalahgunakan untuk proyek-proyek fiktif dan praktik mark up anggaran. Indikasi penyimpangan ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola anggaran publik di Provinsi Jambi.

Bersambung….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Investigasi Khusus: Puluhan Excavator Milik PT Daffa Mitra Forestry Diduga Dialihfungsikan Untuk PETI di Merangin

26 Juli 2026 - 17:40 WIB

Antisipasi Geng Motor dan Balap Liar, Wali Kota Maulana Pimpin Patroli Gabungan Skala Besar di Kota Jambi

26 Juli 2026 - 11:49 WIB

KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Hadirkan Edukasi Anti Bullying di SD IT Wahdatul Ummah Kota Metero

25 Juli 2026 - 15:43 WIB

Danau Ranau: Secuil Surga Di Balik Bukit, Destinasi Ideal Wisatawan

25 Juli 2026 - 15:41 WIB

Viral Klaim 325 Kilogram Emas di Rumah Eks Wakil Menteri, Ini Hasil Penelusuran Fakta

23 Juli 2026 - 12:41 WIB

Trending di Headline