Menu

Mode Gelap
Komunitas, Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Gelar Aksi Solidaritas untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar GSPI Soroti Dugaan Korupsi Mega Proyek Museum Candi Muaro Jambi: Desak KPK Turun Tangan, Soroti Peran Kepala Balai PWDPI Jambi Dorong Pembentukan Badan Pembinaan Tata Kelola Sumur Rakyat Pasca Terbitnya Permen ESDM 14/2025 Limbah PLTU Timbun Jalan Warga, PT PPE Disetop Paksa: Masyarakat Tuntut Investigasi dan Pemulihan Lingkungan Ketua PWDPI dan Masyarakat Jambi Apresiasi Kebijakan Permen ESDM 14/2025 Wujud Keberpihakan Negara Pada Masyarakat Ada Apa di Balik Penyaluran KIP Kuliah UIN STS Jambi? Mahasiswa Mengkritik!

Headline

Ketegangan Kian Memanas: Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Pertemuan DPRD dengan PT SAS

badge-check


					Ketegangan Kian Memanas: Warga Aur Kenali dan Mendalo Darat Tolak Pertemuan DPRD dengan PT SAS Perbesar

Jambi, 3 Oktober 2025 elangnusantara.com – Pertemuan mendadak antara pihak PT SAS, Ketua DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I DPRD Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, serta sejumlah warga dari Aur Kenali dan Mendalo Darat pada Jumat (03/10/2025) menuai sorotan dan kekecewaan dari masyarakat.

Informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut baru diberitahukan kepada masyarakat hanya dua jam sebelum pelaksanaan. Agenda yang disebut sebagai upaya mediasi antara PT SAS dan warga ini dianggap keluar dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama Gubernur Jambi. Tidak ada Surat undangan resmi dari DPRD Provinsi jambi kepada warga, ataupun Barisan Perjuangan Rakyat (BPR).

Dalam rekaman video yang beredar, tampak masyarakat menolak dilakukannya dialog. Mereka menyatakan kaget dengan adanya agenda pertemuan di luar jalur komunikasi yang telah disepakati. “Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Karena yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stokpile,” ujar Dlomiri

Warga menegaskan bahwa dialog formal sudah pernah difasilitasi Gubernur Jambi sebelumnya atas permintaan mereka, sehingga tidak perlu ada pertemuan serupa lagi. Menurut mereka, peran DPRD semestinya bukan memfasilitasi dialog, melainkan memberikan pernyataan sikap yang tegas menolak keberadaan stokpile PT SAS.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kepentingan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada motif lain di balik pelibatan pihak-pihak yang tidak relevan dengan persoalan utama.

“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stokpile PT SAS,” tegas Dlomiri.

Situasi ini semakin memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait rencana pembangunan stokpile yang dinilai meresahkan dan berpotensi berdampak pada lingkungan serta kehidupan warga sekitar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Terbang Tinggi, Pulang Mengabdi: Nadia Sastra Kembali ke Sarolangun untuk Menginspirasi Generasi Muda

20 Oktober 2025 - 15:51 WIB

APPTK Gugat Walikota Jambi: Desak Penegakan Hukum yang Adil dan Setara Terkait Bangunan Pelanggar Aturan Tata Ruang

20 Oktober 2025 - 15:41 WIB

Aksi Jilid II APM Jambi: DPP Gerindra Dituntut Evaluasi Kader Partai Gerindra di Kabupaten Merangin Yang Arogan

8 Oktober 2025 - 16:38 WIB

Pemuda Tanjab Timur Pertanyakan Kredibilitas Terpilihnya Try Ardiyansah dalam Musda KNPI Versi Iqbal Linus

4 Oktober 2025 - 07:48 WIB

Investigasi Khusus: Mengurai Jaringan Penyelundupan Emas Ilegal Jambi Menggurita Hingga ke Luar Negeri

4 Oktober 2025 - 03:42 WIB

Trending di Headline

https://chimbaviajes.com/