Jambi, 11 Juni 2025 — Islamic Centre Tsamaratul Insan, masjid megah kebanggaan Provinsi Jambi yang dibangun melalui skema multiyears dengan anggaran mencapai Rp150 miliar dari APBD, tengah menjadi sorotan publik. Penyebabnya adalah beredarnya video yang menunjukkan air menggenang di dalam area masjid, yang kemudian viral di berbagai platform media sosial.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi memberikan klarifikasi resmi. Menurut mereka, air yang masuk ke dalam bangunan bukan berasal dari atap bocor, melainkan akibat sumbatan pada saluran pembuangan air di teras. Air yang tak tertampung kemudian meluber ke dalam ruangan melalui celah pintu.
“Kondisi tersebut bukan akibat kerusakan struktural atau kebocoran dari atas bangunan, tetapi lebih kepada kendala teknis saluran air,” ujar perwakilan Dinas PUPR.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan masyarakat. Sejumlah aktivis di Jambi telah melakukan investigasi independen, mendalami kemungkinan adanya kejanggalan dalam proses pembangunan masjid yang disebut sebagai proyek prestisius Pemprov Jambi tersebut.
Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi sebelumnya juga sempat melontarkan kritik dan melakukan pemanggilan terhadap Dinas PUPR dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun hasil RDP terbaru menyatakan bahwa pembangunan Islamic Centre telah sesuai dengan rencana dan tidak mengalami gagal konstruksi.
Sikap ini dinilai berubah drastis oleh sejumlah aktivis. Mereka mengkritisi sikap para legislator yang dianggap kurang konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan. Aktivis lingkungan dan sosial, Ade Hary Purnama, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan DPRD.
“Mulut mereka seperti comberan yang disemprot parfum dari luar negeri—wangi di luar, tapi busuk di dalam,” ujar Ade dalam pernyataan tertulis. “Dulu vokal, sekarang melempem. Lalu menyimpulkan proyek ini tanpa cacat.”
Sebagai respons atas pernyataan tersebut, kelompok aktivis mengajukan tantangan terbuka kepada DPRD Provinsi Jambi untuk menggelar debat publik bersama aktivis dan pakar independen, dengan menghadirkan data dan argumen terbuka terkait kelayakan dan hasil proyek pembangunan Islamic Centre.
“Kami tidak ingin spekulasi terus berkembang. Maka debat terbuka adalah solusi. Tunjukkan ke publik bahwa proyek ini memang tidak bermasalah, kalau memang demikian adanya,” tambah Ade.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Provinsi Jambi terkait tantangan debat tersebut.
Berbagai pihak kini mendorong agar dilakukan audit independen serta transparansi lebih luas terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Pengamat tata kelola anggaran publik menilai bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
