Jambi, elangnusantara.com – Penanggulangan banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Jambi mendapat suntikan dana segar sebesar Rp75 miliar, hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemkot Jambi sendiri. Anggaran ini difokuskan untuk membenahi sistem pengendalian banjir di kawasan kritis Sungai Asam.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Jambi, Selasa (15/7/2025) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota.
FGD bertajuk “Membedah Program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Menuju Kota Jambi Bahagia” ini menjadi ruang strategis bagi para akademisi dan pakar lintas bidang untuk memberi evaluasi awal terhadap kepemimpinan baru pasca Pilkada 2024.
Dalam forum tersebut, Maulana menjabarkan rincian sumber anggaran: Rp45 miliar dari Kementerian PUPR, Rp25 miliar dari Pemerintah Provinsi Jambi (yang akan disahkan dalam Perubahan APBD), dan Rp5 miliar dari kas APBD Kota Jambi.
“Jika sistem pengendalian banjir di Sungai Asam berjalan maksimal, potensi genangan bisa ditekan hingga 60 persen. Ini bukan janji, ini komitmen kerja nyata,” tegas Maulana.
Langkah konkret akan diarahkan pada normalisasi aliran Sungai Asam, pembangunan dan peremajaan rumah pompa, serta revitalisasi jaringan drainase yang kerap tersumbat dan memicu banjir saat hujan deras melanda.
Sejumlah tokoh hadir dan memberi catatan kritis, di antaranya: Prof. Syamsurizal Tan, Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.A., Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Aswandi, M.Si., Kaspul Anwar, M.Pd., Ph.D., dan Arfan Aziz, M.Sos.Sc., Ph.D. Forum ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari telaah akademik yang tajam dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ketua ICMI Kota Jambi menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari peran cendekiawan untuk ikut mengawal kebijakan daerah secara independen dan berlandaskan kepentingan publik.
“Seratus hari pertama pemerintahan adalah jendela awal bagi arah pembangunan. Kita dorong agar setiap langkah didasarkan pada kajian yang kuat dan keberpihakan pada warga,” ujarnya.
Melalui sinergi antara ilmu pengetahuan dan kekuatan kebijakan, Kota Jambi diharapkan tidak hanya menata sistem drainase, tetapi juga membangun fondasi tata kelola kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
