Jambi, 30 Maret 2026 – elangnusantara.com – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi kini berada dalam tekanan serius. Porsi belanja pegawai yang telah menembus 34 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahaya yang berpotensi menjadi “bom waktu fiskal” jika tidak segera dikendalikan.
Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi ancaman nyata. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat menuju 2027, ruang gerak Pemprov Jambi semakin sempit.
Lonjakan ini tidak terjadi tanpa sebab. Rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor utama yang mendorong membengkaknya belanja pegawai. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk tenaga honorer. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap kesehatan fiskal daerah kini mulai terasa.
Data yang dihimpun menunjukkan, nilai belanja pegawai telah mencapai kisaran Rp1,3 triliun atau sekitar 34 persen dari total APBD. Angka ini melampaui ambang batas ideal dan menyisakan persoalan serius dalam pengelolaan anggaran ke depan.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Tren penurunan transfer dari pemerintah pusat turut mempersempit kapasitas fiskal daerah. Artinya, beban belanja pegawai yang tinggi kini harus ditanggung dengan sumber daya yang semakin terbatas.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka risiko yang muncul bukan hanya pelanggaran terhadap regulasi, tetapi juga potensi terganggunya belanja pembangunan. Infrastruktur, layanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat bisa terpinggirkan akibat dominasi belanja pegawai.
Pemprov Jambi memang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Namun, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar.
Kebijakan zero growth ASN yang digaungkan, misalnya, dinilai belum cukup kuat menahan laju beban anggaran jika tidak dibarengi reformasi menyeluruh. Begitu pula dengan upaya menggeser skema pembiayaan PPPK ke pos belanja lain, yang berpotensi hanya menjadi solusi administratif tanpa menyentuh akar persoalan.
Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi strategi yang diandalkan. Namun, peningkatan PAD bukanlah pekerjaan instan. Dibutuhkan waktu, inovasi, dan konsistensi kebijakan agar hasilnya benar-benar signifikan.
Sementara itu, rencana untuk mengusulkan peninjauan ulang kebijakan ke pemerintah pusat mencerminkan adanya tekanan yang dirasakan daerah. Namun langkah ini juga membuka pertanyaan: apakah daerah benar-benar siap beradaptasi, atau justru masih bergantung pada kelonggaran regulasi?
Gubernur Jambi, Al Haris, sebelumnya mengakui bahwa penyesuaian terhadap batas belanja pegawai tidak bisa dilakukan secara drastis. Ia menilai kondisi saat ini mengharuskan penyesuaian dilakukan secara bertahap.
Namun waktu tidak berpihak. Tahun 2027 semakin dekat, sementara angka belanja pegawai masih berada di atas ambang batas.
Situasi ini menempatkan Pemprov Jambi dalam posisi dilematis:
mematuhi regulasi dengan konsekuensi pengetatan anggaran, atau mempertahankan struktur yang ada dengan risiko melanggar ketentuan.
Jika tidak ada langkah luar biasa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga masa depan pembangunan daerah itu sendiri.
