Kota Jambi, 30 Maret 2026 – elangnusantara.com – Pemerintah Kota Jambi menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN). Sanksi berat hingga pemecatan langsung dijatuhkan bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan, khususnya terkait jam dan hari kerja.
Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin di lingkungan birokrasi. Dalam apel resmi yang digelar pada Senin (30/3/2026), ia menyatakan tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencederai integritas pelayanan publik.
“Tidak ada kompromi. Sanksi tegas, termasuk pemberhentian, akan diberikan bagi ASN yang melanggar,” tegasnya.
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Pemkot Jambi saat ini tengah memproses sejumlah kasus pelanggaran disiplin. Data terbaru mencatat, sebanyak 2 orang PNS dan 2 orang PPPK telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Selain itu, 1 orang PPPK diberhentikan sementara karena terjerat kasus pidana dan masih menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Tak berhenti di situ, proses penindakan masih terus berjalan. Pemerintah juga tengah memproses 2 PNS dan 2 PPPK lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, terutama terkait ketidakpatuhan terhadap jam kerja.
Maulana menekankan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar menjunjung tinggi nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK, serta menjauhi praktik-praktik yang merusak citra institusi.
Menurutnya, pelanggaran disiplin bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Disiplin adalah fondasi utama pelayanan publik. Jika ini dilanggar, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Momentum pasca-libur Lebaran, lanjut Maulana, menjadi titik penting untuk mengembalikan ritme kerja ASN agar lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
Langkah tegas Pemkot Jambi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan kewajiban sebagai abdi negara. Penegakan disiplin bukan lagi sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
