Muaro Jambi, 26 Januari 2026 – elangnusantara.com – Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fasilitas publik kembali mencuat di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Proyek pembangunan kantin wisata yang bersumber dari dana negara kini menjadi sorotan tajam masyarakat setelah bangunan tersebut ambruk sebelum sempat difungsikan.
Bangunan kantin wisata berukuran 5 x 6 meter itu diketahui menelan anggaran hingga Rp126.000.000. Nilai tersebut dinilai tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan kualitas hasil konstruksi yang ada. Sejumlah pihak menduga kuat telah terjadi penggelembungan anggaran (mark-up) dan kegagalan dalam pelaksanaan teknis proyek.
Fakta di lapangan menunjukkan, bangunan tersebut mengalami kerusakan total kurang dari satu tahun sejak selesai dibangun. Bahkan, fasilitas yang digadang-gadang mendukung sektor pariwisata desa itu belum pernah digunakan oleh masyarakat maupun wisatawan.
Hasil penelusuran sementara mengarah pada dugaan kelalaian serius dalam perencanaan dan pengawasan konstruksi. Pembangunan diduga tidak mempertimbangkan kondisi lahan serta karakteristik tanah di lokasi. Selain itu, pengerjaan proyek terkesan dikebut tanpa kajian teknis memadai, khususnya pada aspek pondasi dan struktur bangunan.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya.
“Bangunan belum dipakai sudah roboh. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pengerjaannya asal jadi. Jika benar, ini jelas merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Secara hukum, kasus ini berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan anggaran desa, dan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, kegagalan konstruksi juga dapat mengindikasikan pelanggaran terhadap standar teknis bangunan serta kelalaian administratif oleh pelaksana dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Muara Jambi maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab robohnya bangunan serta langkah pertanggungjawaban yang akan diambil. Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas segera turun tangan untuk melakukan audit anggaran dan pemeriksaan menyeluruh, guna memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam proyek tersebut.
