Menu

Mode Gelap
Kolaborasi Warga dan SKK Migas Dongkrak Lifting Nasional, Jambi Jadi Contoh Pengelolaan Migas Rakyat FPTI Jambi Resmi Dilantik, Targetkan Kebangkitan Prestasi Panjat Tebing Daerah GMNI Jambi Soroti Lemahnya Sinergitas ESDM dan APH dalam Kasus PETI Berkedok Pasir Silika Gejolak PETI Sarolangun: Oknum Polisi “WG” Diduga Pemilik Exavator, Aliansi Masyarakat Dorong Kapolres Segera Lakukan PTDH Jika Terbukti Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan

Headline

Multiyears Disorot: DPRD Bergerak, Aktivis Desak Jampidsus Turun dan Evaluasi Proyek Mangkrak di Provinsi Jambi

badge-check


					Multiyears Disorot: DPRD Bergerak, Aktivis Desak Jampidsus Turun dan Evaluasi Proyek Mangkrak di Provinsi Jambi Perbesar

Jambi, 29 Mei 2025 — Polemik terkait kondisi bangunan Islamic Center di Kota Jambi yang viral akibat atap bocor dan genangan air kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Selain dari legislatif, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis turut angkat suara, termasuk Nomara SE, aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua I Badan Komunikasi Strategis (BAKOMSTRA) DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Amri Mukti, S.Pd., Sekretaris Jenderal DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Jambi, dan Irwanda, Ketua DPW PWDPI Provinsi Jambi.

Menanggapi rencana pemanggilan Dinas PUPR oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi pada Senin (2/6) mendatang, Nomara menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan.

“Saya sangat mengapresiasi tanggapan dari Abngda kita Ahmad Fauzi yang mengatakan akan segera melakukan pemanggilan pihak PUPR untuk mengecek kondisi bangunan proyek Islamic Center yang sempat viral akibat atap bocor dan tergenang air,” ujar Nomara, Kamis (29/5/2025).

Nomara menekankan bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus menjadi prioritas demi memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Harus segera dilakukan pengawasan terhadap proyek apapun di Provinsi Jambi, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga,” tambahnya.

Nada kritik yang lebih keras disampaikan Amri Mukti, S.Pd. Ia menyoroti banyaknya proyek mangkrak dan mubazir di Jambi, termasuk Islamic Center, yang ia nilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan.

“Terkait persoalan proyek Islamic Center yang diduga mubazir dan terjadi di Jambi, saya meminta kepada Jaksa Agung Bapak ST Burhanudin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Bang Febri Adriansyah untuk turun ke Jambi. Lihat betapa banyaknya proyek mangkrak di sini,” tegas Amri.

Amri menyerukan agar JAM PIDSUS tidak tinggal diam melihat kondisi pembangunan di Jambi yang dinilainya sarat penyimpangan. “Jika Bang Febri Adriansyah memang mencintai Jambi dan peduli terhadap masyarakat Jambi, maka berbuatlah Bang, untuk Jambi yang lebih baik,” ujarnya.

Senada dengan Amri, Ketua DPW PWDPI Provinsi Jambi, Irwanda, juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah cepat DPRD. Namun, ia mengingatkan agar tindakan nyata segera diambil, tidak berhenti pada retorika semata.

“Saya apresiasi respon cepat dari anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi yang akan memanggil Dinas PUPR untuk pengecekan langsung ke lokasi proyek. Namun ingat, kami sudah capek dengan omon-omon,” tegas Irwanda.

Ia juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas PUPR Provinsi Jambi. “Segera lakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Provinsi Jambi ini. Jangan sampai program pembangunan yang akan dicanangkan oleh Gubernur Jambi akan bernasib sama jika dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Sebelumnya, bangunan Islamic Center ramai dibicarakan publik setelah beredarnya video yang menunjukkan atap bocor dan lantai tergenang air. Meski Dinas PUPR mengklaim masalah tersebut akibat saluran pembuangan yang tersumbat dan proyek masih menjadi tanggung jawab kontraktor hingga Desember 2025, tekanan publik terus meningkat.

Desakan dari tokoh-tokoh seperti Nomara, Amri, dan Irwanda menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Jambi menuntut keterbukaan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum atas setiap potensi penyimpangan anggaran dalam proyek-proyek pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Gejolak PETI Sarolangun: Oknum Polisi “WG” Diduga Pemilik Exavator, Aliansi Masyarakat Dorong Kapolres Segera Lakukan PTDH Jika Terbukti

27 Mei 2026 - 21:52 WIB

Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh

25 Mei 2026 - 00:08 WIB

Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan

25 Mei 2026 - 00:06 WIB

Ketum PWDPI M. Nurullah RS: APH Wajib Telusuri Pemilik Bank Keliling dan Asal Usul Senjata Tajam/Peluru

25 Mei 2026 - 00:04 WIB

Ketua PC PMII Sarolangun, Nanda: Polres Harus Bertindak Tanpa Pandang Bulu Terhadap PETI

23 Mei 2026 - 10:38 WIB

Trending di Headline