Menu

Mode Gelap
Waspada El Nino dan Puncak Kemarau 2026: Sekber PSDH Jambi Serukan Sinergi Penuh Untuk Mencegah Karhutla Warga RT 05 Rawasari Geruduk Kantor Lurah: Desak Walikota Maulana Untuk Evaluasi dan Berhentikan Ketua RT! Jejak Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Jambi Sebut Mantan Pelaku Ungkap Peran “Apek Bungo” dan Suhaimi Bupati Merangin M. Syukur Buka Bimtek SDM Diskominfo dan Dorong Insan Pers Adaptif di Era Digital Ketua DPD GRIB Jaya Jambi: Saatnya Aparat Penegak Hukum Periksa Dugaan Manipulasi Tata Kelola Izin Tambang di Jambi Lima Personel Polda Jambi Dipecat Terkait Kematian Brigadir EWS, Proses Pidana Tetap Berjalan

Headline

Multiyears Disorot: DPRD Bergerak, Aktivis Desak Jampidsus Turun dan Evaluasi Proyek Mangkrak di Provinsi Jambi

badge-check


					Multiyears Disorot: DPRD Bergerak, Aktivis Desak Jampidsus Turun dan Evaluasi Proyek Mangkrak di Provinsi Jambi Perbesar

Jambi, 29 Mei 2025 — Polemik terkait kondisi bangunan Islamic Center di Kota Jambi yang viral akibat atap bocor dan genangan air kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Selain dari legislatif, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis turut angkat suara, termasuk Nomara SE, aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua I Badan Komunikasi Strategis (BAKOMSTRA) DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Amri Mukti, S.Pd., Sekretaris Jenderal DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Jambi, dan Irwanda, Ketua DPW PWDPI Provinsi Jambi.

Menanggapi rencana pemanggilan Dinas PUPR oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi pada Senin (2/6) mendatang, Nomara menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan.

“Saya sangat mengapresiasi tanggapan dari Abngda kita Ahmad Fauzi yang mengatakan akan segera melakukan pemanggilan pihak PUPR untuk mengecek kondisi bangunan proyek Islamic Center yang sempat viral akibat atap bocor dan tergenang air,” ujar Nomara, Kamis (29/5/2025).

Nomara menekankan bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus menjadi prioritas demi memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Harus segera dilakukan pengawasan terhadap proyek apapun di Provinsi Jambi, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga,” tambahnya.

Nada kritik yang lebih keras disampaikan Amri Mukti, S.Pd. Ia menyoroti banyaknya proyek mangkrak dan mubazir di Jambi, termasuk Islamic Center, yang ia nilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan.

“Terkait persoalan proyek Islamic Center yang diduga mubazir dan terjadi di Jambi, saya meminta kepada Jaksa Agung Bapak ST Burhanudin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Bang Febri Adriansyah untuk turun ke Jambi. Lihat betapa banyaknya proyek mangkrak di sini,” tegas Amri.

Amri menyerukan agar JAM PIDSUS tidak tinggal diam melihat kondisi pembangunan di Jambi yang dinilainya sarat penyimpangan. “Jika Bang Febri Adriansyah memang mencintai Jambi dan peduli terhadap masyarakat Jambi, maka berbuatlah Bang, untuk Jambi yang lebih baik,” ujarnya.

Senada dengan Amri, Ketua DPW PWDPI Provinsi Jambi, Irwanda, juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah cepat DPRD. Namun, ia mengingatkan agar tindakan nyata segera diambil, tidak berhenti pada retorika semata.

“Saya apresiasi respon cepat dari anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi yang akan memanggil Dinas PUPR untuk pengecekan langsung ke lokasi proyek. Namun ingat, kami sudah capek dengan omon-omon,” tegas Irwanda.

Ia juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas PUPR Provinsi Jambi. “Segera lakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Provinsi Jambi ini. Jangan sampai program pembangunan yang akan dicanangkan oleh Gubernur Jambi akan bernasib sama jika dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Sebelumnya, bangunan Islamic Center ramai dibicarakan publik setelah beredarnya video yang menunjukkan atap bocor dan lantai tergenang air. Meski Dinas PUPR mengklaim masalah tersebut akibat saluran pembuangan yang tersumbat dan proyek masih menjadi tanggung jawab kontraktor hingga Desember 2025, tekanan publik terus meningkat.

Desakan dari tokoh-tokoh seperti Nomara, Amri, dan Irwanda menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Jambi menuntut keterbukaan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum atas setiap potensi penyimpangan anggaran dalam proyek-proyek pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Investigasi Khusus: Puluhan Excavator Milik PT Daffa Mitra Forestry Diduga Dialihfungsikan Untuk PETI di Merangin

26 Juli 2026 - 17:40 WIB

Antisipasi Geng Motor dan Balap Liar, Wali Kota Maulana Pimpin Patroli Gabungan Skala Besar di Kota Jambi

26 Juli 2026 - 11:49 WIB

KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Hadirkan Edukasi Anti Bullying di SD IT Wahdatul Ummah Kota Metero

25 Juli 2026 - 15:43 WIB

Danau Ranau: Secuil Surga Di Balik Bukit, Destinasi Ideal Wisatawan

25 Juli 2026 - 15:41 WIB

Viral Klaim 325 Kilogram Emas di Rumah Eks Wakil Menteri, Ini Hasil Penelusuran Fakta

23 Juli 2026 - 12:41 WIB

Trending di Headline