Menu

Mode Gelap
Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan Ketum PWDPI M. Nurullah RS: APH Wajib Telusuri Pemilik Bank Keliling dan Asal Usul Senjata Tajam/Peluru Razia PETI di Pulau Aro: Diduga Alat Berat Milik “WG” Oknum Polres Sarolangun Ditangkap di Lahan Bonet Pelawan Ketua PC PMII Sarolangun, Nanda: Polres Harus Bertindak Tanpa Pandang Bulu Terhadap PETI Warga Aur Kenali Tolak Stockpile dan Jalan Khusus, WALHI Jambi Desak Perlindungan Ruang Hidup

Headline

Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik!

badge-check


					Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik! Perbesar

Skandal Mega Korupsi Optimasi Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tuai Sorotan Publik!

Jambi, 16 Mei 2025 – Program Optimasi Lahan yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian RI dan dijalankan di Provinsi Jambi pada tahun 2024 dengan nilai anggaran mencapai Rp68 miliar, kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, program ini justru menyisakan tanda tanya besar terkait efektivitas pelaksanaan dan dugaan penyimpangan anggaran.

Gubernur Jambi, Al Haris, dalam pernyataan resminya menyebut program ini sebagai bagian dari Gerakan Tanam Padi Sawah, yang bertujuan menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Target luas tanam sebesar 109.260 hektar ditetapkan, dengan strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, serta penguatan kelembagaan petani.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Meski anggaran besar telah digelontorkan, tidak terdapat peningkatan produktivitas padi yang signifikan. Bahkan, di sejumlah kabupaten seperti Kerinci, Sungai Penuh, dan Muaro Jambi, ditemukan berbagai kejanggalan pelaksanaan program.

Berbagai temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa program ini telah disalahgunakan untuk proyek-proyek fiktif dan praktik mark up anggaran. Indikasi penyimpangan ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola anggaran publik di Provinsi Jambi.

Bersambung….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh

25 Mei 2026 - 00:08 WIB

Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan

25 Mei 2026 - 00:06 WIB

Ketum PWDPI M. Nurullah RS: APH Wajib Telusuri Pemilik Bank Keliling dan Asal Usul Senjata Tajam/Peluru

25 Mei 2026 - 00:04 WIB

Ketua PC PMII Sarolangun, Nanda: Polres Harus Bertindak Tanpa Pandang Bulu Terhadap PETI

23 Mei 2026 - 10:38 WIB

Serah Terima Jabatan PJS Rektor UNBARI Dari LLDIKTI Ke YPJ: Akhiri Konflik Kepemimpinan Di Universitas Batanghari

23 Mei 2026 - 08:13 WIB

Trending di Headline