Jakarta, 30 Agustus 2026 – elangnusantara.com — Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai kondisi Nahdlatul Ulama (NU) dan kaitannya dengan kepemimpinan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terus menjadi perbincangan.
DPP PKB kini memberikan penjelasan bahwa pernyataan Cak Imin tersebut bukanlah serangan terhadap HMI sebagai organisasi maupun seluruh alumninya, melainkan kritik terhadap kepemimpinan dan kondisi NU dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi mengatakan, pernyataan Cak Imin harus dilihat secara utuh dan proporsional. Menurutnya, latar belakang HMI seseorang merupakan identitas personal, bukan alasan untuk menyerang organisasi yang pernah menaunginya.
Gus Najmi menegaskan, substansi kritik Cak Imin berada pada persoalan kapabilitas dan hasil kepemimpinan, bukan pada HMI sebagai organisasi. Ia juga mengingatkan agar pernyataan tersebut tidak berkembang menjadi pertentangan antarkelompok organisasi mahasiswa dan pemuda.
Namun, bagi publik, persoalannya mungkin tidak sesederhana itu.
Sebab dalam pernyataan yang disampaikan Cak Imin dalam acara bedah buku di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang, Sabtu (29/8/2026), Cak Imin memang secara eksplisit mengaitkan keterpurukan NU dengan kepemimpinan seorang alumni HMI.
“NU harus kita akui jujur terpuruk,” kata Cak Imin. Ia kemudian menyebut keterpurukan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan alumni HMI.
Kritik Figur atau Menyeret Identitas Organisasi?
Di sinilah perdebatan menjadi menarik.
Jika yang dikritik adalah seorang individu, tentu sah-sah saja. Bahkan pemimpin organisasi sebesar NU sekalipun harus terbuka terhadap kritik.
Tetapi ketika latar belakang organisasi seseorang ikut disebut, wajar jika organisasi yang disebut kemudian merasa perlu memberikan respons.
Sebab kalau logikanya dibalik: ketika seorang alumni organisasi melakukan kesalahan, apakah otomatis organisasi asalnya ikut bertanggung jawab?
Tentu tidak.
Dan kalau begitu, prinsip yang sama semestinya berlaku ketika seorang alumni dianggap berhasil.
Jangan sampai ketika prestasi disebut, yang muncul adalah “itu prestasi pribadi”. Tetapi ketika gagal, almamaternya ikut diseret.
Itulah sebabnya klarifikasi PKB menjadi penting: kritik terhadap figur memang harus dibedakan dengan generalisasi terhadap organisasi.
Anas Urbaningrum Ikut Merespons
Polemik tersebut sebelumnya juga mendapat respons dari Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999.
Anas merespons pernyataan Cak Imin melalui akun X miliknya. Alih-alih memperpanjang konflik, Anas memilih menyentil Cak Imin dengan gaya khasnya.
Ia menilai Cak Imin seolah kekurangan pilihan kata ketika menyampaikan kritik tersebut. Namun Anas tetap menutup responsnya dengan pesan persahabatan dan doa untuk Cak Imin.
Respons Anas ini setidaknya menunjukkan bahwa polemik tersebut belum harus berubah menjadi perang terbuka antara HMI dan PMII.
Karena pada akhirnya, baik HMI maupun PMII memiliki sejarah panjang dalam perjalanan intelektual dan sosial-politik Indonesia.
Jangan Jadikan Organisasi Mahasiswa sebagai Bahan Bakar Politik
ElangNusantara.com melihat ada satu persoalan yang lebih besar dari sekadar perdebatan Cak Imin, HMI, PMII, dan NU.
Yakni bagaimana organisasi-organisasi mahasiswa dan kepemudaan jangan sampai diposisikan sebagai bahan bakar konflik politik praktis.
HMI dan PMII memiliki jutaan alumni yang tersebar di berbagai sektor kehidupan. Ada yang menjadi akademisi, birokrat, pengusaha, aktivis, politisi, aparat, hingga masyarakat biasa.
Artinya, tidak masuk akal menilai kualitas sebuah organisasi hanya dari satu-dua figur yang kebetulan pernah berada di dalamnya.
Kalau semua persoalan kepemimpinan kemudian ditarik menjadi perang identitas organisasi, bangsa ini tidak akan pernah selesai berdebat soal “kamu alumni mana?” sementara lupa bertanya, “Apa yang sudah kamu kerjakan?”
Kritik Harus Tajam, Tapi Jangan Kehilangan Akal Sehat
Kritik terhadap NU adalah sesuatu yang sah.
Kritik terhadap kepemimpinan NU juga sah.
HMI boleh dikritik. PMII boleh dikritik. PKB pun boleh dikritik. Bahkan Cak Imin sebagai politisi juga tentu boleh dikritik.
Tetapi kritik akan kehilangan kualitasnya apabila berubah menjadi pelabelan.
Demikian pula pembelaan akan kehilangan makna apabila berubah menjadi fanatisme.
Yang dibutuhkan publik bukan perang antara “anak HMI” melawan “anak PMII”, melainkan perdebatan tentang kualitas kepemimpinan, integritas, gagasan, dan hasil kerja.
Sebab rakyat tidak makan dari sejarah organisasi.
Rakyat tidak hidup dari kebanggaan almamater.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja.
Maka jangan sampai negeri ini sibuk menghitung siapa alumni HMI, siapa kader PMII, siapa warga NU, sementara persoalan rakyat tetap antre di depan pintu.
Pada akhirnya, organisasi boleh berbeda, tradisi intelektual boleh berbeda, dan pilihan politik boleh berbeda.
Tetapi satu hal mestinya sama: jangan wariskan kepada generasi berikutnya politik yang hanya pintar mencari kambing hitam, tetapi miskin keberanian untuk mengevaluasi diri.
