Menu

Mode Gelap
Kolaborasi Warga dan SKK Migas Dongkrak Lifting Nasional, Jambi Jadi Contoh Pengelolaan Migas Rakyat FPTI Jambi Resmi Dilantik, Targetkan Kebangkitan Prestasi Panjat Tebing Daerah GMNI Jambi Soroti Lemahnya Sinergitas ESDM dan APH dalam Kasus PETI Berkedok Pasir Silika Gejolak PETI Sarolangun: Oknum Polisi “WG” Diduga Pemilik Exavator, Aliansi Masyarakat Dorong Kapolres Segera Lakukan PTDH Jika Terbukti Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan

Headline

Jolly Roger Diserang, Bendera Partai Disucikan: Siapa Sebenarnya Biang Kerusuhan di NKRI?

badge-check


					Jolly Roger Diserang, Bendera Partai Disucikan: Siapa Sebenarnya Biang Kerusuhan di NKRI? Perbesar

Sarolangun, 4 Agustus 2025 – Dion Setiawan, seorang warga sipil dari Muara Indung, mendadak jadi perbincangan publik setelah menyuarakan protes keras terhadap tuduhan bahwa bendera One Piece merupakan simbol makar. Ia menyebut tudingan tersebut tidak hanya absurd, tapi juga mengalihkan perhatian dari sumber kerusuhan sesungguhnya: bendera partai politik.

“Lah, yang bikin rusuh hari ini bukan bendera bajak laut One Piece. Tapi bendera partai yang muncul tiap pemilu—terus rusuh, saling serang, dan ujungnya bikin rakyat kecewa. Kenapa malah bendera anime yang diserang?” ujar Dion dengan nada geram.

Pernyataan Dion langsung memantik perbincangan luas di media sosial. Salah satunya datang dari Nando Dolim, pengamat media sosial dan budaya pop, yang menilai negara terlalu cepat panik pada simbol kreatif, tapi lemah pada simbol kekuasaan yang meresahkan.

“Bendera One Piece itu bentuk ekspresi, perlawanan simbolik terhadap ketidakadilan, dan malah mempersatukan anak muda. Yang justru bikin gaduh itu bendera partai: datang bawa janji, pulang bawa proyek,” sentil Nando.

Namun di sisi lain, kritik ini dibalas keras oleh elite politik. Dikutip dari Kompas.com, Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut pengibaran bendera bajak laut sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk potensi makar.

“Ini bagian dari kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara. Apalagi menjelang 17 Agustus. Harus ditindak tegas, ini bagian daripada makar,” kata Firman di Kompleks Parlemen, Jakarta (31/7/2025).

Pernyataan tersebut justru memperlebar jurang persepsi antara rakyat dan parlemen. Banyak warganet membalas dengan satire, mempertanyakan mengapa bendera fiktif ditakuti, sementara bendera partai yang nyata-nyata kerap bikin onar justru dimaklumi.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan pernyataan yang lebih sejuk. Dikutip dari Kompas TV, ia menyebut fenomena bendera One Piece hanyalah bentuk ekspresi kreatif masyarakat, bukan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, inovasi. Hatinya tetap Merah Putih. Semangatnya tetap Merah Putih,” ujarnya di Gedung MPR RI, Minggu (3/8/2025).

Salah satu warganet menulis:

“Kalau bendera bajak laut dilarang karena katanya makar, harusnya bendera partai juga dilarang karena bikin rakyat muak.”

Di tengah gegap gempita kemerdekaan ke-80, perdebatan ini menjadi refleksi tajam: masihkah negara memahami mana yang benar-benar mengancam, dan mana yang sekadar berekspresi?

Atau justru, simbol yang paling ditakuti adalah simbol yang tidak bisa dikendalikan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Gejolak PETI Sarolangun: Oknum Polisi “WG” Diduga Pemilik Exavator, Aliansi Masyarakat Dorong Kapolres Segera Lakukan PTDH Jika Terbukti

27 Mei 2026 - 21:52 WIB

Ratusan Buruh Koperasi TKBM Panjang Menolak Keras Oknum Ormas yang Berpotensi Pecah Belah Buruh

25 Mei 2026 - 00:08 WIB

Ketum DPP PWDPI Minta Aparat Penegak Hukum Bebaskan Mbah Mujiran Demi Nilai Kemanusiaan

25 Mei 2026 - 00:06 WIB

Ketum PWDPI M. Nurullah RS: APH Wajib Telusuri Pemilik Bank Keliling dan Asal Usul Senjata Tajam/Peluru

25 Mei 2026 - 00:04 WIB

Ketua PC PMII Sarolangun, Nanda: Polres Harus Bertindak Tanpa Pandang Bulu Terhadap PETI

23 Mei 2026 - 10:38 WIB

Trending di Headline