Anggaran 31 Miliar Untuk Perbaikan Jalan Limun Atas Batal? Walid : Dewan Dapil IV di Nilai Pasrah.!
Terkait pembatalan kegiatan Perbaikan Jalan Panca Karya – Meribung DAK dengan nilai anggaran 31 Miliar karna adanya pemotongan anggaran dari pusat Menjadi pertanyaan di tengah Masyarakat, pertanyaan itu tertuju kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Wilayah tersebut. Dengan kondisi jalan yang rusak berat tentu pembangunan itu menjadi solusi, manum sepertinya Dewan tidak memperhatikan itu. Hal itu di katakan Hadril Walid Pemuda Limun Bukit Bulan.
Dia mengatakan, Seharusnya Dewan dari keterwakilan Wilayah tersebut bersuara untuk memperjuangkan dan mempertahankan kegiatan tersebut agar tidak di batalkan. Karna ini menyangkut Akses jalan Masyarakat banyak.
” Di dewan ada Lima perwakilan dari davil IV, ada H Tabroni Golkar, Dedi afriansyah Pan, Ahmad Jani PPP, Bambang Gunanawan Gerindra dan M Subhah Nsdem. Namun pada kenyataannya Dewan Davil IV hanya M Subhan dari Partai Nasdem yang sudah bersuara Perihatin dengan pembatalan tersebut. Dewan yang lain pada kemana?, padahal Dewan keterwakilan wilayah tersebut ada yang menjadi unsur Pimpina,”Katanya.
Menurutnya, Dengan adanya Dewan Keterwakilan dari Wilayah tersebut menjadi Unsur Pimpinan tentunya punya kekuatan untuk menyuarakan agar tidak terjadi kebijakan pembetalan kegiatan tersebut.
” Di Dewan itu kita punya dua unsur Pimpinan, Ahmad Jani PPP sebagai Ketua DPRD dan Dedi Afriansyah PAN Waka II DPRD, dan tiga lagi sebagai anggota, kalau semuanya kompak bersuara untuk memperjuangkan kegiatan tersebut cukup kuat dan bisa di pastikan tidak terjadi pembatalan kegiatan pekarjaan tersebut. Tapi untuk hal ini pada Kemana bapak-bapak terhormat itu,” ujarnya
Kemudian Dia menyebutkan, Sudah berkomunikasi lewat media WA dengan Waka II Dedi Afriansya beberapa hari yang lalu terkait hal ini, namun dia menilai dari jawaban Dedi Afriansyah, Seperti Pasrah dengan dalil adanya Potongan anggaran transfer dari pusat.
” Anggaran transfer dari pusat itu di pankas galo, bukan kito be seluruhnyo di pangkas, rekopusing ko untuk seluruh daerah di indonesia,
Kalau untuk kegiatan kito mudik tu, kito cari solusi lain, kalau perlu kito siap datang ke kementrian,”sebutnya.
Lanjutnya, mendengar jawaban itu, terkait dengan kegiatan ini, sepertinya kecil kemungkinan untuk bisa di perjuangkan.
” Kita tidak menyalahkah adanya kebijakan pusat dengan pemotongan anggara itu. Namun pemerintah Daerah punya kebijakan untuk memilih kegiatan yang perlu di bangun bersifat urgensi mana yang tidak. Kebijakan itu yang perlu di awasi dewan. Namun ini tidak di lakukan Dewan,”ungkapnya
” Tentunya dengan jawaban itu kita sebagai masyarakat dan pemuda merasa sedikit kecewa, sebagai wakil rakyat kami mengharapkan adanya perjuangan, bukan pasrah seperti ini, apalagi ini sipatnya urgensi dan menyangkut masyarakat banyak.”ujarnya.
