Menu

Mode Gelap
Antisipasi Geng Motor dan Balap Liar, Wali Kota Maulana Pimpin Patroli Gabungan Skala Besar di Kota Jambi Diduga Lakukan Penyelewengan BBM dan Ganti Plat di Pinggir Jalan, Mobil Tangki PT Karo Jambi Jadi Sorotan Mahasiswa Disabilitas UIN STS Jambi Raih Predikat Cumlaude, Bukti Kampus Inklusif Mampu Cetak Prestasi KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Hadirkan Edukasi Anti Bullying di SD IT Wahdatul Ummah Kota Metero Danau Ranau: Secuil Surga Di Balik Bukit, Destinasi Ideal Wisatawan Forum Ekonomi Bisnis 2026: Jambi Genjot Optimalisasi Sektor Energi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Jambi

Aliansi Pergerakan Pemuda Peduli Jambi Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Penjualan Limbah Medis RSUD Raden Mattaher

badge-check


					Aliansi Pergerakan Pemuda Peduli Jambi Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Penjualan Limbah Medis RSUD Raden Mattaher Perbesar

Jakarta, 7 November 2025 elangnusantara.com — Dilangsir dari media resmi teraspublik.com Aliansi Pergerakan Pemuda Peduli Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Kejaksaan Agung RI, Jumat 7 November 2025. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa penjualan limbah medis infeksius oleh oknum di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Dalam orasinya, koordinator aksi Zuhri menyebut, praktik penjualan limbah medis secara ilegal itu melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Kami menduga kuat limbah medis infeksius dari RSUD Mattaher dijual kiloan oleh oknum di internal rumah sakit. Praktik ini sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” ujar Zuhri dalam orasi.

Selain isu limbah medis, massa aksi juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran lain yang terjadi di tubuh RSUD Raden Mattaher Jambi, antara lain:

1. Dugaan pelanggaran pengelolaan limbah B3 secara ilegal.

2. Dugaan korupsi pembangunan proyek fasilitas parkir senilai Rp1,59 miliar Tahun Anggaran 2024, yang disebut menjadi temuan BPK RI.

3. Dugaan malapraktik dan penjualan alat kesehatan oleh oknum internal.

4. Dugaan pelecehan terhadap mahasiswi magang di lingkungan RSUD.

Dalam tuntutannya, massa mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa mantan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi, dr. Herlambang, yang diduga kuat terlibat dalam sejumlah kasus tersebut.

“Pergantian Dirut bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum. Kami minta KPK dan Kejagung segera turun tangan, panggil dan periksa dr. Herlambang,” tegas Zuhri.

Aliansi menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran tersebut hingga tuntas, dan memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi.

(Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Diduga Lakukan Penyelewengan BBM dan Ganti Plat di Pinggir Jalan, Mobil Tangki PT Karo Jambi Jadi Sorotan

26 Juli 2026 - 02:30 WIB

Mahasiswa Disabilitas UIN STS Jambi Raih Predikat Cumlaude, Bukti Kampus Inklusif Mampu Cetak Prestasi

25 Juli 2026 - 15:56 WIB

Forum Ekonomi Bisnis 2026: Jambi Genjot Optimalisasi Sektor Energi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

25 Juli 2026 - 15:33 WIB

Diduga Jual Bayi Kandung Seharga Rp20 Juta, Seorang Pria di Jambi Diamankan Polisi

25 Juli 2026 - 15:23 WIB

Sudah Empat Tahun Berlalu: Misteri Kematian Bocah Perempuan Umur 4 Tahun di Jambi Belum Terpecahkan

25 Juli 2026 - 12:58 WIB

Trending di Jambi