Lampung, 2 September 2026 – elangnusantara.com — Destry Damayanti resmi mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, (1/9/2026).
Di bawah kepemimpinannya bersama Deputi Gubernur Senior Aida S Budiman dan Deputi Gubernur Solikin M Juhro, tantangan besar menanti untuk menyeimbangkan stabilitas moneter dengan penguatan sektor riil di tengah dinamika global.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Lampung Munir Abdul Haris berharap kepemimpinan Destry Damayanti,BI ke depan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor riil dan transformasi ekonomi.
Menurutnya, kebijakan BI tidak hanya perlu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Sektor riil dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama Gubernur BI yang baru. Harus mampu menyeimbangkan stabilitas makro dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, hingga pembiayaan berkelanjutan atau green economy,” kata Munir, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai akses pembiayaan untuk UMKM perlu semakin dipermudah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat semakin ramah terhadap pelaku UMKM.
Munir berharap kemudahan akses KUR dapat mendorong pertumbuhan usaha di berbagai daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di provinsi-provinsi tertentu.
“KUR harus lebih ramah UMKM dan bisa diakses oleh kalangan UMKM dengan mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di semua daerah se-Nusantara, tidak hanya provinsi tertentu,” ujarnya.
Selain pembiayaan UMKM, Munir yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung ini berharap kebijakan suku bunga dan bauran kebijakan moneter BI mampu menjaga perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global.
Ia menyoroti potensi volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang perlu diantisipasi melalui kebijakan moneter yang tepat.
“Kebijakan suku bunga dan bauran moneter harus mampu meredam volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Munir
Munir menambahkan, penguatan sektor riil menjadi penting agar kebijakan menjaga stabilitas ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap kepemimpinan Gubernur BI yang baru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
Sebagai anggota Komisi III, Munir mengatakan persoalan keuangan daerah juga menjadi salah satu ruang lingkup tugas dan fungsi yang menjadi perhatiannya.
Karena itu, ia menilai kebijakan Bank Indonesia yang mampu menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi akan berdampak penting terhadap dunia usaha dan perekonomian daerah. (Humas PWDPI).
