Menu

Mode Gelap
Tragedi Anak Kelas 4 SD Gantung Diri di NTT: Alarm Krisis Kesehatan Mental Anak dan Tekanan Ekonomi Keluarga Korban Penganiayaan Minta Kepada Kapolsek Bukit Kemuning Segera Tangkap Pelaku Manajemen RSUD Raden Mattaher Bungkam: Limbah Medis Menggunung, Bau Menyengat Hingga Ancam Keselamatan Pasien Masyarakat Sarolangun Tolak Lalu-lalang Tronton Batu Bara: Jalan Rusak & Mengancam Keselamatan Pengendara! Gawat! Dana Nasabah Diduga Dibobol, Keamanan Sistem BNI Cabang Jambi Dipertanyakan Diduga Wagub Lampung Pasang Badan untuk Kakak Kandung Terkait Proyek Jembatan Mangkrak Rp29 Miliar

Jambi

Komisi Informasi Jambi Mengabulkan Permohonan Sengketa Informasi Soal Dana CSR Bank 9 Jambi

badge-check


					Komisi Informasi Jambi Mengabulkan Permohonan Sengketa Informasi Soal Dana CSR Bank 9 Jambi Perbesar

Jambi, 25 Desember 2025 – elangnusantara.com – Komisi Informasi Provinsi Jambi, pada hari Rabu, 24 Desember 2025, menggelar sidang sengketa informasi publik antara Media Online Chanel Berita24.Com dan Direktur Utama Bank 9 Jambi. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Ahmad Taufiq Helmi ini memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon terkait dengan transparansi pengelolaan dan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank 9 Jambi.

Sidang yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut juga dihadiri oleh anggota majelis lainnya, Zamharir dan Siti Masnidar, serta para pihak. Majelis Komisioner membacakan secara bergantian duduk perkara, pertimbangan hukum, dan pendapat majelis sebelum akhirnya mengeluarkan amar putusan yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Dalam putusan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jambi memutuskan bahwa informasi mengenai mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana CSR Bank 9 Jambi, kapan mulai mengelola dan menyalurkan dana CSR, Rekapitulasi jumlah penerima Dana CSR baik dalam bentuk uang atau barang, serta total nilai bantuan yang telah diaudit, ringkasan laporan CSR dan evaluasi penyaluran dana CSR merupaka informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan salinan informasi dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada pemohon selambatnya 14 hari kerja setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Serta seluruh biaya pengadaan dokumen tersebut di bebankan kepada pemohon. Salinan putusan ini dapat diambil 3 hari kerja sejak dibacakan putusan ini.

Ketua Majelis Komisioner juga menyampaikan jika para pihak ada yang tidak menerima putusan ini, maka dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dalam waktu 14 hari kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Korban Penganiayaan Minta Kepada Kapolsek Bukit Kemuning Segera Tangkap Pelaku

4 Februari 2026 - 02:03 WIB

Manajemen RSUD Raden Mattaher Bungkam: Limbah Medis Menggunung, Bau Menyengat Hingga Ancam Keselamatan Pasien

2 Februari 2026 - 14:00 WIB

Gawat! Dana Nasabah Diduga Dibobol, Keamanan Sistem BNI Cabang Jambi Dipertanyakan

1 Februari 2026 - 14:49 WIB

Diduga Wagub Lampung Pasang Badan untuk Kakak Kandung Terkait Proyek Jembatan Mangkrak Rp29 Miliar

1 Februari 2026 - 14:47 WIB

Hadiri Muswil DPW PWDPI Lampung, Ketum PWDPI Minta Perkuat Jaringan Ekonomi dan Kualitas Wartawan

1 Februari 2026 - 14:45 WIB

Trending di Jambi

atm138

atm138

mpo500 slot

mpo500 link login

mpo500 link login

mpo500 login

mpo500 login

mpo500

mpo500

mpo500

situs mpo500

situs mpo500

mpo500

mpo500

mpo500

mpo500

situs mpo500

mpo500

mpo500

mpo500

mpo500

mpo500

https://drinkydrinkproject.com/

https://drinkydrinkproject.com/martini/

https://clubshenonkop.com/

mpo500

mpo500

mpo500

https://theabqreviews.com/

https://theabqreviews.com/2023/03/14/padillas-mexican-kitchen/

https://solosluteva.com/

https://maackitchen.com/