Ketum HMI Komsat Hukum Kecam Keras Arogansi Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Oknum Provokator Memakai Baju HMI
Pada Rabu, 23 April 2025, sejumlah BEM universitas se-Provinsi Jambi bersama elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di bawah nama Aliansi Jambi Melawan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyambung lidah rakyat untuk menyuarakan penolakan terhadap UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, demokrasi, serta sejumlah persoalan lain yang tertuang dalam petisi Aliansi Jambi Melawan.
Banyak tuntutan disampaikan, terutama terkait ketidakmampuan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Namun sangat disayangkan, saat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, turun langsung menemui massa aksi, ia menunjukkan sikap yang tidak patut. Dalam dialog yang berlangsung, ia terpancing emosi dan melontarkan ucapan kasar dengan nada tinggi serta sikap arogan. Dengan bahasa Jambi, ia mengatakan:
“Kamu kalau ngancam-ngancam saya, saya juga bisa keras. Apo selero kau?”
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari massa aksi. Mereka menilai ucapan itu sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang wakil rakyat, apalagi seorang Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Meski akhirnya DPRD Provinsi Jambi menyatakan akan merealisasikan tuntutan massa aksi pada 8 Mei 2025, kejadian ini tetap mencoreng semangat demokrasi dan dialog yang sehat antara rakyat dan wakilnya.
Lebih dari itu, kami juga mengecam tindakan provokatif dari seorang oknum intelijen kepolisian yang menyusup ke tengah massa dengan mengenakan kaos bertuliskan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aksi tersebut jelas mencoreng nama baik HMI, khususnya HMI Cabang Jambi, yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut. Ketika keberadaan pria itu diketahui oleh massa, ia segera diamankan oleh aparat kepolisian, memperkuat dugaan bahwa ia memang bagian dari aparat.
Kami sangat menyayangkan upaya provokasi ini. Tindakan tersebut telah menimbulkan stigma negatif terhadap HMI dan mencederai semangat solidaritas aksi, yang sejak awal telah sepakat untuk tidak membawa atribut organisasi eksternal maupun internal.
Kami menuntut klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait tindakan oknum tersebut. Jika tidak ada proses klarifikasi maupun pertanggungjawaban, maka kami pastikan akan kembali turun ke jalan dan membersamai massa aksi dalam memperjuangkan kebenaran.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan yang Melawan!
