Tertangkap Basah! Mobil PT. Elnusa Petrofin Melakukan Penyelewengan BBM Subsidi di Sijunjung, APH, Pertamina, dan PT. Elnusa Segera Bertindak!
Jambi – mobil milik PT. Elnusa Petrofin diduga tertangkap basah melakukan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) di daerah Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Praktik ilegal ini disebut telah terpantau sejak lama. Penemuan terbaru ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran hukum yang serius. Di lokasi kejadian, sempat terjadi perdebatan antara pihak yang terlibat, bahkan salah satu anggota tim di lokasi mengaku telepon selulernya dirampas oleh pihak yang diduga sebagai mafia BBM.
Menyikapi kejadian ini, masyarakat dan media meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Barat, untuk segera mengambil langkah tegas. Selain itu, Pertamina dan PT. Elnusa Petrofin juga diharapkan memperketat pengawasan terhadap barang milik negara yang telah disubsidi guna mencegah kejadian serupa terulang.
Tindakan penyelewengan di sektor minyak dan gas bumi memiliki sanksi berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa ketentuan hukuman bagi pelanggaran di sektor migas adalah:
1. Eksplorasi/Eksploitasi Tanpa Kontrak Kerja Sama, Hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
2. Pengolahan Tanpa Izin Usaha, Hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp50 miliar.
3. Pengangkutan Tanpa Izin Usaha, Hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga Rp40 miliar.
4. Penyimpanan Tanpa Izin Usaha, Hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp30 miliar.
5. Niaga Tanpa Izin Usaha, Hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp30 miliar.
6. Pemalsuan Bahan Bakar Minyak dan Gas, Hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
7. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Tindakan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Media tetap membuka ruang untuk hak jawab apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini.
**(Tim)**
