Jambi, 26 November 2025 — Diskusi Bedah Buku Bencana Ekologis yang digelar di Universitas Batanghari (Unbari) pada Selasa Rabu 26 November 2025 menghadirkan kritik tajam terhadap berbagai persoalan lingkungan di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan menghadirkan narasumber dari eksekutif nasional WALHI, eksekutif daerah WALHI Jambi, akademisi, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hadir pula peserta dari kalangan aktivis, mahasiswa, komunitas, organisasi rakyat, dan anggota lembaga WALHI Jambi.
Ketua Umum Mapala Gitasada, Zamnun, yang menjadi saat diwawancarai menyampaikan bahwa agenda ini menjadi ruang refleksi penting untuk memahami kondisi ekologis yang semakin memburuk di Indonesia dan Jambi.
“Diskusi membahas bencana ekologi di Indonesia dan di Jambi secara khusus, serta bagaimana memitigasi agar bencana tidak terus berulang. Tujuan kegiatan ini juga untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini beriringan dengan penandatanganan MoU antara Unbari dan WALHI Jambi sebagai langkah konkret penguatan kolaborasi akademik dan advokasi lingkungan.
Dosen Lingkungan Unbari, Umi Kulsum, mengkritisi pendekatan mitigasi bencana ekologis yang selama ini dilakukan pemerintah. Menurutnya, upaya mitigasi yang dijalankan negara tidak disertai kolaborasi riset dengan akademisi sehingga tidak menghasilkan data ilmiah sebagai dasar kebijakan pencegahan.
“Harus ada kompilasi multisektoral. Selama ini terlalu sektoral, padahal mitigasi bencana butuh riset dan sinergi pihak berwenang,” tegasnya.
Umi Kulsum menyebut degradasi lahan sebagai penyebab dominan bencana ekologis di Jambi. “Jika dipersentasekan, lebih dari 50 persen bencana disebabkan oleh degradasi lahan. Banyak kawasan konservasi, resapan air, dan daerah aliran sungai dialihfungsikan secara ilegal dan berizin, untuk industri perkebunan, tambang, pemukiman, dan perusahaan,” jelasnya.
“Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berbicara investasi, melainkan harus memiliki konsep yang bersahabat dengan lingkungan, hal yang menurutnya belum terlihat dalam pola pemberian izin selama ini.”
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugerah, menjelaskan bahwa praktik eksploitasi sumber daya alam di Jambi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat.
“Praktik eksploitasi menghilangkan praktik budaya lokal yang selama ini justru menjaga keseimbangan ekologis,” ujarnya.
Oscar menyebut WALHI tidak hanya melakukan advokasi berbasis kampanye, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan. Ia menyinggung pernyataan pemerintah pada COP30 yang menyatakan komitmen menjamin keadilan iklim, tetapi praktik di lapangan menunjukkan kontradiksi. “Di Jambi praktik eksploitatif masih berjalan. Inilah yang terus kami desak agar pemerintah mewujudkan komitmennya menjaga keadilan ekologis,” tegasnya.
Selain advokasi kebijakan, WALHI Jambi juga mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan lokal sebagai metode mitigasi bencana yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui MoU antara WALHI Jambi dan Universitas Batanghari, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi kajian, riset, dan gerakan bersama untuk menjaga keadilan ekologi di daerah.
Kegiatan bedah buku ini menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan tidak hanya membutuhkan respons cepat saat bencana terjadi, tetapi juga keberanian untuk menghentikan model pembangunan eksploitatif dan membangun fondasi pengetahuan ekologis berbasis riset, budaya lokal, dan keadilan.
