Sumatera Barat, 28 Agustus 2026 – elangnusantara.com — Kabut asap kembali menjadi “tamu tak diundang” bagi masyarakat Sumatera Barat. Bukan datang membawa oleh-oleh, asap justru membawa aroma karhutla dan bonus berupa udara yang harus dihirup bersama.
Keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Sumbar mulai bermunculan. Kabut asap yang disebut sebagai kiriman dari provinsi tetangga, termasuk Jambi, Riau dan Sumatera Selatan, mulai terasa dampaknya di wilayah perbatasan.
Bahkan, keluhan warga mulai terdengar dengan kalimat sederhana namun menyentil: “Salemo juga sudah mulai keluar.”
Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana asap mulai dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Kalau sebelumnya kabut asap hanya dianggap persoalan daerah yang terbakar, kini asap rupanya punya kemampuan “merantau” tanpa perlu izin administrasi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya menyebut sejumlah daerah terdampak, antara lain Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, serta sebagian Tanah Datar dan Solok. Jarak pandang di sejumlah wilayah ikut menurun dan kualitas udara terdampak.
Di Dharmasraya, kondisi bahkan dilaporkan semakin tebal. Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, kualitas udara pada Selasa pagi berada dalam kategori tidak sehat, dengan parameter PM1.5 mencapai angka 170. Masyarakat pun diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker.
Menariknya, pemerintah Sumbar menyebut persoalan tersebut bukan berasal dari kebakaran di wilayah Sumbar semata. Data yang disampaikan menunjukkan titik api di Sumbar justru menurun dari 232 titik pada periode 1–13 Agustus menjadi 103 titik pada 14–23 Agustus.
Namun, asap tetap saja datang.
Seolah-olah asap punya prinsip sendiri: “Api boleh padam di sebelah sana, perjalanan saya tetap lanjut.”
Data Sipongi Gakkum Kehutanan periode 14–23 Agustus mencatat titik api di Jambi mencapai 1.281 titik, Riau 1.433 titik, dan Sumatera Selatan 4.975 titik.
Ketika api membakar lahan di satu daerah, dampaknya tidak mengenal batas provinsi. Asap tidak punya KTP, tidak punya SIM, dan tidak perlu melewati pos pemeriksaan ketika berpindah wilayah.
Hari ini Jambi, Riau dan Sumsel terbakar, besok Sumbar ikut menghirup asapnya.
Inilah “gotong royong” versi kabut asap: yang terbakar satu daerah, yang menghirup bisa satu pulau.
Masyarakat tentu tidak membutuhkan perdebatan panjang soal dari provinsi mana asap itu berasal. Yang mereka butuhkan adalah udara bersih.
Sebab bagi warga, pertanyaan paling penting bukan lagi “asapnya dari mana?”, tetapi:
“Kapan asapnya berhenti?”
Kalimat “Salemo juga sudah mulai keluar” seharusnya tidak dianggap sekadar keluhan warga. Itu adalah alarm sosial bahwa persoalan karhutla sudah bergerak melampaui batas administratif.
Kalau asap sudah bisa jalan-jalan lintas provinsi tanpa paspor, maka penanganannya juga semestinya tidak boleh terjebak dalam batas-batas birokrasi.
Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung titik api, sementara masyarakat sibuk menghitung berapa kali harus menarik napas pendek agar tidak terlalu banyak menghirup asap.
Karena kalau udara bersih saja sudah menjadi barang mewah, lalu apa sebenarnya yang sedang kita rayakan dari pembangunan?
