Jambi, 3 Oktober 2025 elangnusantara.com – DPRD Provinsi Jambi menuai kritik keras usai menginisiasi pertemuan mendadak dengan PT SAS dan sebagian warga pada Kamis sore (02/10/2025). Pertemuan itu dinilai mengangkangi kesepakatan antara masyarakat dengan Gubernur Jambi, yang sebelumnya telah menegaskan aktivitas PT SAS harus dihentikan sampai ada adu data resmi terkait dampak stokpile.
Dalam rekaman video yang beredar, perwakilan warga, Dlomiri, menegaskan masyarakat hadir bukan untuk berdialog, melainkan memastikan tidak ada agenda yang keluar dari jalur.
“Masyarakat kaget dengan adanya agenda pertemuan seperti ini di luar kesepakatan dengan Gubernur. Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog, karena yang harus difollow up adalah adu data dari PT SAS mengenai rencana mereka di stokpile. Itu yang penting, bukan membuka dialog baru,” tegasnya.
Ketua Barisan Perjuangan Rakyat ‘Rahmat, menegaskan bahwa DPRD semestinya memahami bahwa dialog formal sudah pernah dilakukan sebelumnya melalui fasilitasi Gubernur atas permintaan warga.
Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan masyarakat dari DPRD bukanlah memediasi ulang pertemuan, melainkan sikap tegas menolak stokpile PT SAS.
“Pertemuan yang difasilitasi DPRD ini jelas di luar ekspektasi masyarakat. Kami tidak butuh dialog lagi, yang kami butuhkan adalah keberpihakan DPRD untuk berdiri bersama rakyat,” lanjutnya.
Warga juga mempertanyakan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada kepentingan lain yang justru mengaburkan fokus utama persoalan.
Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah, menilai langkah DPRD menginisiasi pertemuan ini justru merugikan warga.
“Kami sangat menyayangkan ada upaya PT SAS untuk tetap bisa beraktivitas dengan cara melibatkan DPR. Padahal kesepakatan bersama Gubernur sudah jelas: PT SAS harus menghentikan aktivitas sampai dilakukan adu data secara resmi. Tapi tiba-tiba DPR mengorganisir pertemuan sendiri, bahkan terkesan diam-diam tanpa undangan resmi. Ini menciptakan kondisi yang mencurigakan,” tegasnya.
Oscar menambahkan, DPRD semestinya tidak menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat bersama pemerintah provinsi dan masyarakat. “Fokus kita seharusnya adalah mempersiapkan data untuk diuji.
Pertanyaannya sederhana: apakah PT SAS bisa menjamin bahwa aktivitas stokpile mereka tidak berdampak pada lingkungan dan sosial masyarakat? Itu yang harus dijawab, bukan membuka forum-forum baru yang justru melemahkan posisi warga,” ujarnya.
Situasi ini memperlihatkan kian tajamnya ketegangan antara masyarakat, DPRD, dan PT SAS. Sikap DPRD yang dianggap tidak berpihak membuat warga semakin khawatir bahwa aspirasi mereka akan dikaburkan oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
