Jambi, 26 Juli 2025 — Provinsi Jambi dihebohkan dengan respon cepat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, atas laporan serius dari tim investigasi Perkumpulan Elang Nusantara terkait dugaan mega korupsi proyek optimalisasi lahan (OPLAH) tahun 2024.
Pada Sabtu pagi, 26 Juli 2025, tim investigasi Elang Nusantara mengirimkan data hasil penelusuran lapangan dan link berita investigatif berjudul “Dugaan Mega Korupsi OPLAH 2024 Menguak: Kontraktor Swasta Diduga ‘Main Sabun’ dengan Pejabat Dinas Provinsi Jambi” (https://elangnusantara.com/dugaan-mega-korupsi-oplah-2024-menguak-kontraktor-swasta-diduga-main-sabun-dengan-pejabat-dinas-provinsi-jambi/). Temuan tersebut menyoroti indikasi kolusi antara oknum kontraktor dan pejabat dinas provinsi dalam pelaksanaan proyek pertanian yang didanai dari APBN.
Secara mengejutkan, Menteri Pertanian langsung merespons melalui kanal WhatsApp resminya dengan menyatakan:
“Selamat pagi, terima kasih untuk laporannya, seluruh laporan sudah kami teruskan ke bagian investigasi untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.”
Menanggapi atensi dari pemerintah pusat, tim Elang Nusantara mengucapkan terima kasih dan menyatakan harapannya agar proses investigasi segera dilakukan.
“Terima kasih Pak Mentan atas atensinya. Kami berharap ini segera diinvestigasi, Pak. Semua demi masa depan para petani Jambi. Sehat selalu Pak Mentan,” tulis tim dalam penutup komunikasi tersebut.
Tak berhenti di situ Mandataris Aliansi Pemuda Pemerhati Jambi (APPJ) yang terhimpun dari gabungan 6 organisasi masyarakat mahasiswa dan kepemudaan di Jambi, Beliau menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Dalam bulan ini Kami akan buatkan laporan resmi kepada Gakkum Kementan serta akan memberikan bukti-bukti lapangan otentik untuk membantu dan mendorong kasus ini segera masuk ke ranah hukum. Ini soal keadilan bagi petani dan integritas tata kelola anggaran negara,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat sipil siap mengawal jalannya pengusutan kasus OPLAH 2024 hingga tuntas. Kini publik Jambi dan nasional menanti langkah konkret dari Kementan, aparat penegak hukum, serta lembaga antikorupsi untuk membongkar tabir kecurangan yang diduga telah merugikan negara dan petani secara sistematis.
Kasus ini diprediksi bakal menjadi salah satu skandal besar yang mencoreng dunia pertanian di tanah air—dan Jambi berada di pusat pusaran.
Bersambung…
